Arah Baru Penyatuan Kalender Islam

13 Desember 2016

Berbagai pemerhati menilai peristiwa aksi super damai 212 yang lalu merupakan peristiwa bersejarah dan fenomenal. Bahkan ada yang mengibaratkan suasana aksi tersebut seperti saat di Mekah al-Mukarramah dengan menyandingkan gambar di sekitar Kakbah dan di Monas. Tentu saja suasana keharuan ini perlu diapresiasi. Namun “energi positif” di Monas 212 ini tidak boleh berhenti. Energi positif tersebut harus dikembangkan dalam berbagai lini kehidupan sehingga umat Islam diperhitungkan dalam percaturan global sebagaimana zaman keemasan Islam (The Golden Age).

Hal penting yang perlu dicatat dalam aksi super damai 212 adalah meleburnya berbagai ormas Islam dalam kesatuan. Selanjutnya pertanyaan yang dapat diajukan, dapatkah energi positif ini ditransfer ke dalam proses penyatuan kalender Islam? Sebagaimana diketahui proses penyatuan kalender Islam telah lama diupayakan. Berbagai gagasan telah dikemukakan melalui ratusan artikel di media massa dan pertemuan baik nasional maupun internasional. Namun hingga kini belum tampak titik temu.

Tidak dapat dipungkiri penyatuan kalender Islam melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan secara kompleks, misalnya masalah agama, sosial politik, dan sains. Untuk itu perlu dilihat ulang permasalahan pokok secara komprehensif sehingga dapat dibangun kesadaran baru untuk mewujudkan kalender Islam pemersatu. Dalam kasus penentuan awal bulan kamariah di Indonesia terdapat berbagai metode yang berkembang. Secara kronologis  dapat diperhatikan uraian berikut.

1. Kalender Muhammadiyah

Kalender ini disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mulai dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan sejak tahun 1915. Pada periode awal yang melakukan perhitungan adalah K.H. Siradj Dahlan dan K.H. Ahmad Badawi. Di dalam kalender Muhammadiyah terdapat tiga macam kalender yaitu kalender Masehi, kalender Hijriah, dan kalender Jawa Islam. Setiap bulan ditampilkan data ijtimak dan posisi hilal. Selain itu juga dicantumkan jadwal waktu salat disertai jadwal konversi, arah kiblat, matahari melintasi Kakbah, dan peristiwa gerhana.

Sistem yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah mengalami perkembangan sesuai tuntutan zaman. Mula-mula menggunakan imkanur rukyat. Setelah itu beralih pada ijtimak qabla al-ghurub. Sejak tahun 1938 menggunakan wujudul hilal sebagai upaya keseimbangan dan moderasi antara imkanur rukyat dan ijtimak qabla al-ghurub. Karenanya bagi teori wujudul hilal metode yang dibangun dalam memulai tanggal satu bulan baru pada kalender hijriah tidak semata-mata proses terjadinya ijtimak (konjungsi). Tetapi juga mempertimbangkan posisi hilal saat terbenam matahari (sunset). Dalam praktiknya wujudul hilal digunakan secara konsisten sejak bulan Muharam sampai Zulhijah dengan markaz kota Yogyakarta ketika melakukan proses perhitungan.

2. Almanak PB NU

Kalender ini  disusun oleh Tim Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam dokumen resmi NU tidak diketahui kapan Almanak PB NU pertama kali diterbitkan. Pada awalnya Almanak PB NU sangat dipengaruhi oleh hasil perhitungan para ahli falak, seperti K.H. Mahfudz Anwar, K.H. Turoihan Ajhuri, dan K.H. Noor Ahmad. Selanjutnya sejak terbentuknya Lajnah Falakiyah PB NU sistem yang digunakan dalam pembuatan kalender adalah menggabungkan hasil perhitungan dari berbagai sistem yang berkembang di lingkungan NU, setelah itu dibagi sesuai jumlah sistem yang digunakan.

Hasil penyerasian hisab ini selain digunakan pedoman dalam pembuatan kalender juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Secara umum materi yang terdapat pada Almanak PB NU hampir sama seperti kalender Muhammadiyah. Hanya saja markaz yang digunakan kota Jakarta dan setiap bulan tertulis kalimat “Penentuan awal bulan Qamariyah menunggu hasil rukyah”. Pada periode awal ukuran Almanak PB NU sama seperti kalender Muhammadiyah. Namun sejak beberapa tahun terakhir ukurannya lebih besar dan data posisi hilal setiap bulan diletakkan mengikuti model Muhammadiyah. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah adalah imkanur rukyah, kecuali bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menunggu hasil rukyatul Hilal.

3. Taqwim Standar Indonesia

Kalender ini  disusun berdasarkan hasil data hisab dari Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyah Kemeterian Agama RI. Edisi perdana diterbitkan pada tahun 1990 oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan sejak tahun 2007 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Pada halaman pertama ditampilkan data gerhana, daftar lintang dan bujur kota-kota di Indonesia, dan cara penggunaan jadwal waktu salat. Taqwim Standar Indonesia hanya terdiri dua kalender yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah disetai gambar garis ketinggian hilal setiap bulan tanpa data posisi hilal. Semula ukurannya sangat besar dan warna dasar putih. Namun pada tahun 2014 ukurannya lebih kecil dan didominasi warna hijau.

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah adalah imkanur rukyat MABIMS. Khusus awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menunggu hasil sidang isbat. Menurut hasil penelitian Sriyatin selama tahun 1990-2011 terjadi 3 kali inkonsistensi dalam penggunaan teori imkanur rukyat, yaitu pada masa Munawir Sjadzali ( Awal Syawal 1410), Muhammad Tolchah Hasan (1 Zulhijah 1421), dan Said Agil Husin al-Munawwar (1 Zulhijah 1422). Selanjutnya Sriyatin menyatakan berdasarkan data hasil perhitungan hisab tahun-tahun dimaksud dimungkinkan terjadi perbedaan karena posisi hilal saat matahari terbenam belum memenuhi teori Imkanur Rukyat MABIMS. Artinya posisi hilal masih di bawah 2 derajat saat terbenam matahari, namun demi persatuan dan ukhuwah islamiyah laporan hasil rukyat pada saat itu diterima dalam sidang isbat. Kejadian ini mengesankan bahwa laporan rukyat bisa “diatur” untuk mencapai tujuan tertentu yang kemudian diistilahkan ru’yah ghairu al-Mu’tabarah li al-Ittihad. Kenyataan ini menjadikan Taqwim Standar Indonesia belum diakui di tingkat internasional karena dianggap belum mapan dan tidak konsisten dalam menggunakan teori imkanur rukyat dari Muharam sampai Zulhijah.

4. Almanak Islam PERSIS

Kalender ini  dikeluarkan  oleh Dewan Hisbah PERSIS. Pada awalnya Almanak Islam dibuat oleh perorangan, yaitu K.H.E Abdurrahman ketika itu beliau menjadi Ketua Umum PERSIS hasil referendum tahun 1962 di Bandung. Selanjutnya K.H.E Abdurrahman dibantu oleh ustadz A. Ghazali salah seorang muridnya dan sejak tahun 1970 an tugas pembuatan Almanak diserahkan kepada ustadz A. Ghazali.

Dalam pembuatan almanak kitab yang dijadikan rujukan utama adalah kitab “Sullam an-Nayyirain” karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid. Kemudian dalam perkembangannya mengadopsi beberapa kitab falak lain sebagai pembanding, seperti kitab Fathu ar-Rauf al-Mannan karya Abu Hamdan Abd Jalil bin Abd al-Hamid dan al-Khulasah al-Wafiyah karya Zubair Umar al-Jaylani.

Sementara itu kriteria yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah hampir sama dengan sistem yang dikembangkan Muhammadiyah. Perbedaan terletak pada urutan penggunaannya. Perjalanan Muhammadiyah dalam menggunakan kriteria untuk menentukan awal bulan kamariah, yaitu (1) imkanur rukyat, (2) ijtimak qabla al-ghurub, dan (3) wujudul hilal, sedangkan kriteria yang digunakan PERSIS adalah (1) ijtimak qabla al-Ghurub, (2) wujudul hilal, dan (3) imkanur rukyat. PERSIS mulai menggunakan wujudul hilal sejak tahun 1996 dan mulai tahun 2002 beralih pada kriteria imkanur rukyat MABIMS.

Menurut penuturan Sutrisno Muliansyah (Dewan Hisab dan Rukyat PP. PERSIS), sebenarnya PERSIS lebih cenderung menggunakan hisab  wujudul hilal dari pada imkanur rukyat. Baginya wujudul hilal merupakan metode yang sangat sesuai untuk penetapan tanggal baru. Metode imkanur rukyat MABIMS digunakan PERSIS selama sepuluh tahun. Selanjutnya pada tahun 2012 Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah memutuskan bahwa kriteria imkanur rukyat harus didasarkan pada prinsip visibilitas hilal yang ilmiah, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu visibilitas hilal harus memenuhi syarat-syarat yaitu (1) beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat dan (2) jarak sudut (elongasi) antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Teori ini diadopsi dari “Kriteria Hisab Rukyat Indonesia” yang dikembangkan T. Djamaluddin.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan secara garis besar metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah adalah wujudul hilal, visibilitas hilal, dan rukyatul hilal yang berpegang pada wilayatul hukmi atau matlak lokal (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Selain itu ada beberapa ormas yang menggunakan “double standart” dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yaitu Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). DDII dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal mengikuti Pemerintah RI, sedangkan Idul Adha mengikuti Saudi Arabia. Selanjutnya HTI dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal mengikuti hasil rukyat global dan Idul Adha mengikuti Saudi Arabia mengacu pada peristiwa wukuf di Arafah. Abdurrahman Al-Baghdady dalam bukunya yang berjudul “Umatku Saatnya Bersatu Kembali Telaah Kritis Perbedaan Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan” pada halaman 122 menyatakan sebagai berikut.

“…….masalah menyatukan hari raya (‘idul Fitri dan idul Adha) sangat tergantung kepada kesatuan pemerintahan dan kekuasaan serta kesatuan negara Islam. Hal ini tidak akan terjadi kecuali dalam naungan Negara kesatuan khilafah Islamiyah yang pasti akan tegak di masa mendatang berdasarkan berita gaib dari nabi Muhammad SAW”.

Kedua konsep yang dikembangkan DDII dan HTI agaknya sulit diimplementasikan dalam sebuah sistem kalender Islam. Apalagi jika didialogkan dengan sistem yang berkembang sebelumnya, terutama fatwa MUI yang dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 memutusakan bahwa penetapan Ramadan dan Syawal tidak mengikuti matlak. Untuk mewujudkannya perlu dibentuk “Qadi Internasional” yang dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Sebelum itu, berlakulah ketetapan pemerintah masing-masing. Dalam hal penentuan Idul Adha berlaku matlak masing-masing. Artinya umat Islam Indonesia dalam melakukan salat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda matlaknya.

Meskipun demikian tidak sulit disatukan jika disadari bersama bahwa penentuan awal bulan kamariah bersifat ijtihadi dan “energi positif” Monas 212 dialirkan dalam proses penyatuan kalender Islam. Semua pihak harus rela melebur untuk cita-cita yang lebih besar yaitu terwujudnya kalender Islam. Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu Moedji Raharto (Republika, 2001) berharap tidak ada lagi bendera ormas Islam dalam menetapkan kalender Islam. Kalender Islam menjadi milik seluruh umat Islam. Tujuan akhirnya adalah kemudahan beribadah bagi seluruh umat Islam dan juga kemudahan dalam hidup bermasyarakat luas dan global.

Wa Allahu A’lam bi as-Sawab.

Bukit Angkasa, 7 Rabiul awal 1438/ 7 Desember 2016, pukul 03.00 WIB

Susiknan Azhari

Sumber Foto : Dokumen Museum Astronomi Islam.