Problem Hilal Awal Syawal 1438 H

11 Juli 2017

Idul Fitri tahun ini antara Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah dirayakan secara serempak pada hari Ahad 25 Juni 2017 yang lalu. Namun dalam praktiknya terdapat empat hari lebaran (Sabtu 24 Juni, Ahad 25 Juni, Senin 26 Juni, Selasa 17 Juni) yang dilaksanakan di Indonesia. Tariqat Naqsyabandiyah dan Jama’ah An-Nadzir merayakan paling awal, sedangkan pengikut sistem Aboge merayakan paling akhir. Masing-masing pihak memiliki argumentasi untuk menentukan awal Syawal 1438 H.

Tulisan ini lebih difokuskan pada penetapan awal Syawal 1438 yang dilakukan pemerintah melalui sidang isbat yang hingga saat ini masih menyisakan problem. Keputusan sidang isbat awal Syawal 1438 H yang dibacakan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin didasarkan hasil perhitungan berbagai sistem hisab yang berkembang di Indonesia dan laporan keberhasilan melihat hilal di berbagai tempat yaitu Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Gresik Jawa Timur. Perdebatan terjadi terkait hilal yang teramati dan menjadi dasar penetapan. Para ahli meragukan hilal hasil fotografi yang dijadikan dasar penetapan dalam sidang isbat awal Syawal 1438 H karena diyakini mustahil teramati dan posisi hilal jauh dari horizon.

Akibatnya muncul istilah “hilal syar’i dan hilal astronomi”. Kedua istilah ini menggambarkan pola pikir dikhotomis masih mendominasi para elite yang terlibat dalam mengambil keputusan. Hilal syar’i maupun hilal astronomi hakekatnya bukanlah “absolute reality” melainkan konsepsi yang dibangun oleh para ahli berdasarkan pengalaman subjektif menemukan hilal. Dengan kata lain sains bukanlah realitas. Sains hanya berupaya mendeskripsikan realitas. Untuk itu diperlukan upaya sistematis-filosofis dalam membangun konsepsi hilal agar dapat diterima semua pihak dengan lapang dada.

Patut dicatat kasus yang terjadi pada penetapan awal Syawal tahun ini bukanlah hal pertama. Munculnya istilah “Ru’yah ghairu Mu’tabarah li al-Ittihad” disebabkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dan terkesan hanya sebatas untuk memuaskan dan memenuhi kebersamaan. Selama ini visibilitas hilal dengan beragam varian dipahami sebagai “jalan tengah” atau sintesa kreatif antara hisab dan rukyat sehingga konsepsi ini dianggap lebih sesuai dengan pesan nas dan sains modern. Sayangnya penggunaan visibilitas hilal di Indonesia, khususnya dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal belum sesuai dengan makna asal.

Pertanyaan yang dapat diajukan apakah makna visibilitas hilal sebagai jalan tengah itu sekedar menghimpun data hasil hisab yang berkembang di Indonesia dan dipaparkan menjelang sidang isbat dan penentunya adalah hasil rukyat di Lapangan ? atau hanya sekedar untuk menerima dan menolak hasil rukyatul hilal sesuai kriteria yang dipilih?. Tentu saja untuk menjawab persoalan ini diperlukan kesamaan visi dan strategi dalam memahami visibilitas hilal. Disinilah peran penting para ahli untuk mengembalikan makna asal visibilitas hilal sehingga perdebatan keabsahan hilal hasil fotografi bisa dihindari dan tidak terulang kembali. Keberanian untuk mendeskripsikan kembali anggitan visibilitas hilal sangat diperlukan sebelum mengkaji lebih jauh upaya penyatuan kalender Islam.

Pilihan teori merupakan hasil kesepakatan yang harus dihormati bersama. Jika dalam perjalanan ditemukan teori yang lebih relevan maka perubahan merupakan sebuah keniscayaan melalui mekanisme yang disepakati bersama. Kegiatan observasi terus diupayakan secara berkelanjutan dan didokumentasikan dengan baik sebagai sumber data. Sekiranya ada temuan baru tidak serta merta merubah yang telah disepakati bersama tetapi harus dilakukan uji sahih dan konsistensi secara bertahap. Dengan demikian perubahan tidak semata-mata membangun kriteria baru yang harus disepakati melainkan juga memperhatikan aspek ontologi dan epistemologi hilal itu sendiri.

Wa Allahu A’lam bi as-Sawab.

Bukit Angkasa, 14 Syawal 1438/ 8 Juli 2017, pukul 06.00 WIB

Susiknan Azhari

Sumber Foto : Dokumen Museum Astronomi Islam.